Diarykaltim.id, Kutai Kartanegara – Perkumpulan Adat Remaong Kutai Berjaya (RKB) bersama ratusan masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar aksi protes di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar pada Kamis, (5/12/2024).
Aksi tersebut dipicu oleh keputusan Bawaslu yang menghentikan penanganan laporan terkait dugaan politik uang di RT 3, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Tenggarong. Keputusan ini dianggap mengecewakan masyarakat karena dinilai tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam pengawasan pemilu.
Massa aksi menuntut Bawaslu untuk memberikan klarifikasi yang jelas dan transparan atas alasan penghentian laporan tersebut. Ketegangan sempat terjadi di luar kantor Bawaslu akibat lamanya proses audiensi dengan lima perwakilan yang diizinkan masuk.
Menurut Hebby Nurlan Arafat, selaku Ketua Perkumpulan Adat Remaong Kutai Berjaya, masyarakat merasa bahwa alasan penghentian laporan tersebut tidak memiliki dasar yang cukup kuat.
“Saya hanya dipanggil satu kali sebagai saksi tambahan selama proses berlangsung. Seharusnya ada pemanggilan lanjutan, dan keputusan penghentian laporan ini harus dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.
Hebby menjelaskan bahwa pelapor telah memberikan seluruh bukti pendukung yang diperlukan, seperti video, kesaksian, serta ponsel milik saksi yang saat ini masih ditahan oleh Bawaslu.
Meskipun demikian, laporan tersebut dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pidana. Situasi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai kriteria yang diperlukan agar laporan mereka dapat diterima dan ditindaklanjuti.
“Kami meminta Bawaslu memberikan penjelasan tertulis yang jelas terkait kekurangan dalam laporan ini. Demokrasi yang bersih dan adil harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa aksi ini akan terus berlanjut sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Para peserta aksi berjanji untuk tetap berada di lokasi hingga mendapatkan tanggapan yang memadai dari pihak Bawaslu Kukar.
“Masyarakat yang datang kesini hanya ingin melihat keadilan ditegakkan. Kami tidak akan pergi sampai ada kejelasan dan jawaban yang transparan,” pungkasnya.
